RADAR BOGOR – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran Presiden Prabowo Subianto untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai bantahan.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom), Syahganda Nainggolan, menilai tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur hukum PTUN tersebut.
Terlebih, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menyampaikan bahwa perkara Gibran tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk upaya hukum.
Baca Juga: Kata Warga Bogor Terkait Kabar Wapres Gibran Ajukan Rencana Pengunduran Diri
Syahganda bahkan menilai pernyataan Yusril merupakan cerminan pandangan hukum Presiden Prabowo terkait polemik ijazah SMA Gibran.
"Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong," kata Syahganda kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.
"Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," imbuhnya.
Menurut Syahganda, posisi Yusril sebagai Menko yang membidangi urusan hukum membuat pernyataannya dapat dipandang sebagai representasi pandangan pemerintah dalam menyikapi persoalan tersebut.
Karena itu, ia menilai mustahil Prabowo justru menganjurkan Gibran untuk kembali melakukan perlawanan hukum melalui PTUN.
Baca Juga: Soroti Polemik Gibran, BEM se-Bogor: Momentum Perkuat Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
"Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo memberikan sejumlah saran terkait polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya.
Gibran mengaku akan tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui PTUN dengan menyiapkan dokumen pendidikan sejak jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Selain itu, ia menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: Soal Pengajuan Pengunduran Diri Wapres Gibran, Ini Respons Presma UIKA Bogor
"Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," kata Gibran.
Di sisi lain, Yusril sebelumnya telah menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait polemik ijazah Gibran bersifat final dan mengikat.
Menurut Yusril, kedua putusan tersebut berasal dari lembaga peradilan tertinggi sehingga tidak tersedia lagi mekanisme hukum untuk menggugat atau mengubahnya.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Nnovember 2026.
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," sambungnya.
Baca Juga: Inspiratif, Mantan Karyawan di Bogor Ini Sukses Merintis Usaha Sendiri
Yusril juga menegaskan tidak ada pihak yang dapat mengajukan PK terhadap kedua putusan tersebut. Ia menjelaskan, dalam perkara di MA, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, sedangkan Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Dengan posisi tersebut, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding atas putusan perkara yang dimaksud.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga