RADAR BOGOR - Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemadanan data desil kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar pemerintah menonaktifkan kepesertaan PBI secara berkala.
Kebijakan ini menyebabkan sebagian masyarakat baru menyadari bahwa status kepesertaan bansos PBI mereka tidak aktif saat hendak berobat di fasilitas kesehtan.
Mengutip informasi yang disampaikan akun Instagram @pemkab.kulonprogo, pemerintah telah menetapkan desil Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (BPI JK) di tahun 2026 ini.
Baca Juga: BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Bogor pada Januari hingga Februari 2027
Desil Tinggi jadi Penyebab PBI Dinonaktifkan
Dalam hal ini, masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu mereka yang masuk ke dalam kelompok desil satu sampai lima pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, masyarakat yang masuk ke dalam kelompok desil enam sampai sepuluh akan dinonaktifkan status kepesertaannya oleh pemerintah di tahun ini.
Bagi masyarakat yang kepesertaannya nonaktif, Pemkab Kulon Progo mengarahkan untuk melaporkan ke keluarahan setempat guna melakukan verifikasi ulang.
Baca Juga: Awalnya Ogah Pakai QRIS, Warung Sembako di Cirangkong Bogor Kini Makin Praktis
Hal ini mungkin saja berlaku juga di wilayah yang lain ketika ada penerima bansos PBI yang statusnya sudah dinonaktifkan oleh pemerintah.
Cara Aktifkan BPJS PBI 2026
Berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS PBI yang telah dinonaktifkan.
- Masyarakat bisa membawa KTP ke kantor desa atau kelurahan setempat.
- Kelurahan akan melakukan proses verifikasi data, lalu meneruskannya ke dinas sosial dan dinas kesehatan.
- Dinas kesehatan mengaktifkan kepesertaan dengan dana APBD.
Demikian, bagi masyarakat yang merasa status kesepsertaan bansos PBI mereka tidak aktif bisa datang ke kantor desa atau kelurahan untuk menyampaikan keluhan tersebut.***
Editor : Asep SuhendarSumber : Instagram @pemkab.kulonprogo