RADAR BOGOR – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI mendapat lampu hijau dari pemegang saham untuk melaksanakan aksi korporasi berupa penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) atau rights issue.
Persetujuan tersebut diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar Jumat, 6 November 2026. Dalam rapat itu, pemegang saham menyetujui penerbitan sebanyak-banyaknya 6,8 miliar saham Seri B.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyebut rights issue menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus meningkatkan porsi kepemilikan saham publik atau free float.
Baca Juga: 18 Bulan Diinvestigasi, Jaringan Tinta Printer Epson Palsu Akhirnya Terbongkar
Menurutnya, kedua upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat fundamental bisnis BSI, memperluas partisipasi investor, serta meningkatkan daya saing perseroan di industri perbankan dan pasar modal.
Tingkatkan Daya Tarik Investor
Anggoro mengatakan peningkatan free float menjadi salah satu langkah yang telah lama dinantikan pasar. Saat ini, porsi saham publik BSI berada di kisaran 9,9 persen.
Melalui rights issue, BSI berharap kepemilikan saham publik semakin luas sehingga membuka peluang investasi bagi lebih banyak investor, termasuk institusi dan investor global.
Baca Juga: Pesta Juara Sambangi Bogor, Lima Musisi Siap Guncang Panggung Yon Bekang Cibinong
Peningkatan free float juga dinilai dapat memperbaiki likuiditas perdagangan saham serta memperkuat peluang BSI memenuhi kriteria sebagai konstituen indeks saham global.
“Kami melihat peningkatan free float sebagai momentum untuk memperluas basis investor BSI dan meningkatkan daya tarik saham perseroan di pasar modal,” ujar Anggoro.
Ia berharap pelaksanaan rights issue dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia sekaligus mendorong masuknya aliran investasi portofolio asing.
Bidik Masuk Kelompok KBMI 4
Baca Juga: Film Patik Bawa Siswa SMAN 2 Cibinong Raih Juara 2 Festival Film Kabupaten Bogor
Selain meningkatkan kepemilikan publik, penguatan modal juga menjadi kebutuhan penting bagi BSI untuk menjaga ketahanan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.
Perubahan suku bunga, volatilitas pasar keuangan, serta berbagai tantangan ekonomi membuat perbankan perlu memiliki struktur permodalan yang kuat agar mampu menjaga keberlanjutan usaha dan menangkap peluang pertumbuhan.
Anggoro menegaskan tambahan modal akan digunakan untuk memperkuat capital buffer, memperluas kapasitas pembiayaan, serta mendukung pengembangan bisnis secara berkelanjutan.
Penguatan tersebut juga menjadi bagian dari strategi BSI untuk meningkatkan skala usaha dan masuk ke kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4.
Baca Juga: Tren Koleksi Mainan Jadul di Bogor, Cara Orang Dewasa Bernostalgia dengan Masa Kecil
Berdasarkan proyeksi perseroan, kebutuhan permodalan BSI diperkirakan meningkat dari Rp51,07 triliun pada 2026 menjadi Rp64,41 triliun pada 2027.
Sementara itu, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diproyeksikan naik dari 20,38 persen menjadi 23,31 persen.
Jika berhasil masuk KBMI 4, BSI berpotensi menjadi satu-satunya bank syariah di Indonesia yang berada dalam kelompok tersebut. Pencapaian ini sekaligus menjadi tonggak penting bagi peningkatan skala bisnis dan perkembangan industri perbankan syariah nasional.
Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI menyatakan akan terus memperkuat ekosistem keuangan syariah, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas penyaluran pembiayaan.
Baca Juga: Tok, Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu Januari 2027
Dengan struktur permodalan yang semakin kuat, perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan bisnis, meningkatkan daya saing, dan memperbesar kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Editor : Rani Puspitasari Sinaga