Salam Restorasi!
Setelah mencermati secara jernih apa yang disampaikan Ketua Umum kami, Bapak Surya Paloh bahwa apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka tidak ada jalan lain selain menjalankannya dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab yang tinggi atas hak konstitusional yang saya miliki sebagai anggota DPR RI, saya menyampaikan bahwa saya telah turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat, bersama para anggota DPR RI lainnya dari berbagai fraksi.
Saya ingin menegaskan, ini bukan langkah yang saya ambil dengan gembira.
Seperti Ketua Umum kami yang merasakan kesedihan, bahkan suasana hati yang getir.
Baca Juga: Krisis Sunyi di Balik Lansia: Mengapa Kesepian pada Adiyuswa Bukan Lagi Masalah Sepele
Bapak Presiden Prabowo dan Mas Gibran dipilih rakyat dalam satu paket, dan amanat itu belum selesai. Lalu, mengapa pasangan ini harus terpecah di tengah jalan?
Pertanyaan itu terasa berat bagi kita semua.
Tetapi jawabannya tidak lahir dari selera politik siapa pun.
Jawabannya lahir dari putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, yang tidak mungkin kita pura-pura tidak tahu.
Di sinilah persoalan etiknya: kita tidak boleh membiarkan pertanyaan atas keabsahan syarat pencalonan seorang pemimpin terus menggantung.
Polemik ini memang harus berakhir.
Masa depan bangsa terlalu berharga untuk tersandera meski hanya sejenak oleh persoalan seperti ini.
Secara konstitusional, saat ini DPR-lah yang memperoleh mandatnkonstitusional untuk menindaklanjutinya.
Tetapi secara faktual, sebagai akibat dari kedua putusan itu, sesungguhnya ada dua pihak yang dapat mengakhiri polemik ini: DPR melalui mekanisme konstitusi yang dimilikinya, atau Mas Gibran sendiri, dengan kebesaran hati mengambil opsi kenegarawanan dengan cara mengundurkan diri.
Baca Juga: Sekolah Vokasi IPB Racik Strategi Copywriting Wisata Saung Eling dan AEWO di Bogor
Itu sepenuhnya hak dan pilihan beliau, dan saya menghormatinya, sebagaimana saya juga menghormati haknya untuk menempuh upaya hukum.
Bila jalan itu yang dipilih Mas Gibran, saya meyakini perjalanan bangsa ke depan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, termasuk DPR RI akan lebih efektif dan produktif dalam menjalankan tugas-tugas besar selanjutnya.
Keriuhan di tengah masyarakat pun tentu akan beralih kepada hal-hal yang lebih produktif.
Dalam konteks itulah mandat konstitusional kepada kami untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat harus dibaca.
Ini bukan soal pilihan pragmatis.
Langkah ini bukan vonis, melainkan ikhtiar agar persoalan ini diuji secara terhormat: dibahas di DPR, diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan diputuskan oleh MPR.
Bila nanti persyaratan pemberhentian itu tidak terbukti, kita wajib menerimanya dengan lapangndada. Bila terbukti, kita pun wajib menjalankannya.
Sebab kehidupan berbangsa dan bernegara kita memang harus terus maju.
Karena itu, tanda tangan yang dibubuhkan pada lembar usulan Hak Menyatakan Pendapat ini bukan soal suka atau tidak suka kepada seseorang.
Baca Juga: 38 Ribu Lebih Guru Madrasah akan Ikut PPG Dalam Jabatan 2026, Catat Tanggalnya
Ini soal menjaga agar konstitusi tetap menjadi panglima.
Semoga Allah Swt meridhoi ikhtiar baik kami semua dalam mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang bermartabat. (*)
Jakarta, 11 November 2026
ASEP WAHYUWIJAYA
Anggota DPR RI No. A - 384
Fraksi Partai NasDem
Dapil Jabar V (Kabupaten Bogor)