RADAR BOGOR - Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak yang semakin menarik.
Di tengah menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI, sejumlah dinamika politik dan perubahan di lingkaran kekuasaan dinilai dapat menjadi sinyal penting bagi masa depan politik putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.
Founder Vinus Indonesia, Yusfitriadi, melihat terdapat sejumlah indikasi kuat yang mengarah pada kemungkinan berakhirnya jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Mitsubishi Destinator 2026 Siap Goyang Pasar SUV, Mesin Turbo dan Kabin Mewah Jadi Andalan
Menurutnya, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), sikap partai politik, hingga dinamika di lingkungan pemerintahan menjadi rangkaian peristiwa yang patut dicermati.
Yusfitriadi bahkan menilai, Indonesia berpotensi memiliki wakil presiden baru dalam waktu mendatang.
Menurutnya, kemungkinan tersebut dapat terjadi melalui pengunduran diri Gibran maupun proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusional di DPR.
5 Indikasi yang Dinilai Mengarah pada Pemakzulan Gibran
Yusfitriadi menguraikan, sedikitnya 5 perkembangan yang menurut pandangannya memperkuat kemungkinan Gibran menghadapi tekanan politik.
"Pertama, munculnya putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi, yakni MK dan MA, yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran," tutur Yusfitriadi kepada Radar Bogor, Selasa 10 November 2026.
Ia menilai, perkembangan hukum tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut persyaratan pendidikan yang digunakan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Kedua, Yusfitriadi menyoroti tidak munculnya pembelaan terbuka dari partai-partai politik pengusung maupun pendukung Gibran setelah polemik putusan MK dan MA mencuat.
Menurutnya, sikap politik partai-partai tersebut menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperhatikan di tengah berkembangnya wacana pemakzulan.
Ketiga, ia mengaitkan perubahan sejumlah pejabat penting di lingkungan pemerintahan dengan dinamika politik yang berkembang.
Yusfitriadi menyinggung pergantian Kapolri, penunjukan Suyudi sebagai Kapolri sebagaimana disebutkannya, serta mutasi besar-besaran di tubuh TNI.
Baca Juga: KAI Batalkan Impor KRL Bekas Jepang, Pilih Armada Baru INKA untuk Jabodetabek
Ia menduga perubahan tersebut memiliki keterkaitan dengan dinamika kekuasaan dan menguatnya isu pemakzulan Gibran.
Meski demikian, dugaan hubungan antara perombakan pejabat dan wacana pemakzulan tersebut belum terbukti secara independen.
Keempat, Yusfitriadi menyinggung isu penyadapan yang kemudian diikuti dengan penetapan tersangka terhadap mantan Kapolri berinisial LSP dan sejumlah jenderal.
Ia menduga, persoalan tersebut berkaitan dengan isu makar atau upaya menggulingkan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam analisisnya, jika Prabowo sampai lengser dari jabatan presiden, Gibran berpotensi menggantikannya sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, Yusfitriadi menilai perkembangan tersebut dapat menjadi salah satu alasan bagi Prabowo dan pemangku kepentingan negara untuk bersikap tegas terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Namun, dugaan keterkaitan kasus penyadapan dengan rencana makar maupun agenda politik terhadap Gibran masih memerlukan bukti dan konfirmasi dari pihak berwenang.
Kelima, Yusfitriadi menyoroti semakin menguatnya dorongan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang disebut mendapat perhatian dari PKS dan PDIP.
Ia menyebut, telah beredar informasi mengenai sejumlah anggota DPR yang mulai menyatakan dukungan hingga menandatangani dokumen pengajuan HMP.
Menurutnya, dukungan tersebut berpotensi berkembang seiring bergulirnya pembahasan di parlemen.
Baca Juga: Dari Kampung Bisa Raup Jutaan Rupiah, Ini Cerita Sukses HDM Freshmart di Cigudeg Bogor
Kehadiran lebih dari 75 persen anggota DPR dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang juga dinilainya sebagai fenomena yang menarik untuk dicermati.
Meski demikian, jumlah kehadiran anggota DPR tidak dengan sendirinya membuktikan adanya agenda khusus untuk memakzulkan Gibran.
"Mundurnya 3 punggawa PSI juga memperlihatkan indikasi kuat, bahwa "genk solo" sudah dianggap lemah oleh kader PSI. Yang disebut-sebut sebagai partai Jokowi," ungkap kang Yus.
Pertemuan Prabowo-Gibran di Kertanegara Ikut Disorot
Selain lima indikasi tersebut, Yusfitriadi turut menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kertanegara.
Pertemuan tersebut, berlangsung di tengah menguatnya pembicaraan mengenai Hak Menyatakan Pendapat dan wacana pemakzulan Gibran di parlemen.
Yusfitriadi menilai, momentum pertemuan itu menarik untuk diperhatikan karena terjadi bersamaan dengan perkembangan politik di DPR.
Ia melihat ada sejumlah kemungkinan yang dapat terjadi setelah berbagai dinamika tersebut, mulai dari Gibran memilih mengundurkan diri hingga DPR melanjutkan proses politik melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, belum ada informasi terverifikasi yang memastikan pertemuan Prabowo dan Gibran di Kertanegara membahas pengunduran diri ataupun pemakzulan wakil presiden.
Puan Maharani Pastikan DPR Tindak Lanjuti Usulan HMP
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi politik tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya memberikan tanggapan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran.
Puan memastikan DPR telah menerima laporan terkait usulan tersebut. Namun, pimpinan DPR masih akan mencermati langkah selanjutnya setelah pembukaan masa sidang.
Baca Juga: Jelang 2027, Dedie Rachim Rombak Pejabat Pemkot Bogor, Siapa Saja yang Dilantik?
"Laporan tersebut memang sudah kami terima, tapi kami akan tindak lanjuti usai pembukaan masa sidang ini," jelas Puan kepada wartawan.
Puan menegaskan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi. DPR tidak bisa mengambil langkah di luar aturan yang telah ditetapkan.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota parlemen agar tidak terburu-buru menyikapi perkembangan tersebut hingga memunculkan keresahan di tengah masyarakat. (*)
Editor : Lucky Lukman Nul Hakim